Rekomendasi PPHAM soal Penyusunan Ulang Sejarah Mendapat Respon Kemendikbud

Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) merespon rekomendasi PPHAM terkait penyusunan ulang sejarah.

Akan tetapi Kemendikbud menuturkan dalam hal ini akan mempelajari terlebih dahulu rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (PPHAM).

|Baca Juga: Kasus Campak Anak Melonjak, Ini Penyebabnya..

Beberapa hal yang harus dipelajari salah satunya mengenai penyusunan ulang penulisan sejarah yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

“Kemendikbudristek tentu akan mempelajari dan menindaklanjuti usulan dimaksud berdasarkan arahan Presiden RI,” tutur Anang kepada sejumlah rekan media saat ditemui.

Anang juga mengaku saat ini Kemendikbudristek belum mendapatkan rekomendasi tersebut dari Tim PPHAM untuk diterapkan sebagai kurikulum pendidikan.

Nantinya jika sudah memperolehnya, kemungkinan besar Kemendikbudristek akan langsung mempelajari dan menindaklanjuti sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Saat ini Kemendikbudristek belum menerima usulan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat Masa Lalu,” tuturnya lagi menambahkan.

Sebelumnya diketahui jika, Tim PPHAM memberikan 11 rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo terkait penyelesaian HAM berat.

Dimana laporan dan rekomendasi itu juga telah diserahkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (29/9).

Salah satu rekomendasi yang diberikan adalah penyusunan ulang penulisan sejarah.

Berikut 11 rekomendasi lengkap Tim PPHAM.

1. Menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat masa lalu.

2. Melakukan tindakan penyusunan ulang sejarah dan rumusan peristiwa sebagai narasi sejarah versi resmi negara yang berimbang seraya mempertimbangkan hak-hak asasi pihak-pihak yang telah menjadi korban peristiwa.

3. Memulihkan hak-hak para korban atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat lainnya yang tidak masuk dalam cakupan mandat Tim PPHAM.

4. Melakukan pendataan kembali korban.

5. Memulihkan hak korban dalam dua kategori, yakni hak konstitusional sebagai korban; dan hak-hak sebagai warga negara.

6. Memperkuat penunaian kewajiban negara terhadap pemulihan korban secara spesifik pada satu sisi dan penguatan kohesi bangsa secara lebih luas pada sisi lainnya. Perlu dilakukan pembangunan upaya-upaya alternatif harmonisasi bangsa yang bersifat kultural.

7. Melakukan resosialisasi korban dengan masyarakat secara lebih luas.

8. Membuat kebijakan negara untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui: Kampanye kesadaran publik.

Pendampingan masyarakat dengan terus mendorong upaya untuk sadar HAM, sekaligus untuk memperlihatkan kehadiran negara dalam upaya pendampingan korban HAM.

Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya bersama untuk mengarusutamakan prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari. Membuat kebijakan reformasi struktural dan kultural di TNI/Polri.

9. Membangun memorabilia yang berbasis pada dokumen sejarah yang memadai serta bersifat peringatan agar kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan.

10. Melakukan upaya pelembagaan dan instrumentasi HAM. Upaya ini meliputi ratifikasi beberapa instrumen hak asasi manusia internasional, amandemen peraturan perundang-undangan, dan pengesahan undang-undang baru.

11. Membangun mekanisme untuk menjalankan dan mengawasi berjalannya rekomendasi yang disampaikan oleh Tim PPHAM.